Artikel karangan Tessel Pollman ini diterbitkan dengan judul asli, “The Unreal War: The Indonesian Revolution Through the Eyes of Dutch Novelist and Reporters,” Indonesia, 69 (2000), hal. 93,–106. Diterjemahkan oleh Haldi Patra. Diterbitkan Garak.id untuk tujuan pendidikan, bukan tujuan komersil.
***
Bagaimana mungkin, untuk sekian lama, usaha untuk merebut kembali Hindia-Belanda setelah Perang Dunia II dalam buku-buku populer dan majalah-majalah Belanda dianggap sebagai sebuah misi kemanusiaan? Jawaban atas pertanyaan tersebut jelas tidak sederhana. Netralisme* Belanda yang tersohor itu, faktor yang menentukan kebijakan luar negeri Belanda, mendasari kepercayaan bahwa “kita” tidak memulai perang. Pax Neerlandica—konsep yang sering dikutip oleh guru-guru di Belanda ketika menjelaskan penaklukan “Buitengewesten” (daerah luar) untuk murid-murid mereka—juga memiliki keterkaitan dengan jawaban atas pertanyaan tersebut. Juga Atmosfir di Belanda dalam masa 1954-49 yang menjelaskan munculnya penggambaran yang lebih mirip dongeng atas peperangan brutal di Hindia Belanda. Selain itu terdapat kepercayaan umum di Belanda bahwa petani Jawa adalah sekumpulan orang patuh dan jinak,[1] kepercayaan ini pun punya peranan penting. Semu itu meresap dan tertanam dalam pikiran dan perasan orang-orang Belanda, membentuk pola pikir yang kemudian hancur pada akhir dekade enam puluhan dan tujuh puluhan.
Para sukarelawan, militer profesional dan wajib militer yang bertugas di Hindia-Belanda pada 1945-1950, datang dari latar belakang yang tidak membuat mereka dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di Indonesia. Informasi yang diterima dari ketentaraan hanya sedikit membantu.[2] Masyarakat di Belanda tidak mendapat gambaran yang jelas tentang situasi di Hindia-Belanda; selama tahun-tahun awal Revolusi, kebanyakan dari mereka yakin bahwa pemerintahan Sukarno berkolaborasi dengan Jepang dan Revolusi merupakan ulah sekelompok bandit dan teroris yang hanya mendapatkan sedikit dukungan dari masyarakat luas.
Pada kenyataanya, kebanyakan orang Belanda percaya bahwa petani dan kuli di Indonesia menginginkan mereka untuk kembali, dan merupakan tanggung jawab dari Belanda untuk membawa rust en oder (yang bukan bermakna “keamanan dan ketertiban” melainkan “kontrol dan ketertiban”) kepada koloni mereka.[3] Kita tahu bagian ini karena sejumlah tentara dan perwira yang bertugas di Hindia selama akhir 40-an telah mendeskripsikan kesan dan emosi mereka dalam novel-novel yang muncul pada akhir 1940-an dan awal 1950-an. Selain itu, para jurnalis Belanda juga menerbitkan laporan-laporan dalam buku-buku yang muncul pada waktu yang sama. Sejumlah diary dengan tema yang sama juga muncul pada masa-masa ini. Sejumlah memoar ini, yang melihat terangnya hari sepanjang atau setelah Revolusi, menyediakan pengetahuan mendalam mengenai mentalitas yang membentuk mitos nasional Belanda bahwa Tentara Belanda adalah pasukan perdamaian.
Terlepas dari keterbatasannya, sumber-sumber sejarah tersebut, novel-novel, memoar, dan catatan peringatan-peringatan, menyingkapkan adanya perspektif tertentu yang mampu membuat perang yang sangat brutal tampak sebagai suatu aksi polisionil untuk membela mereka yang miskin dan tidak berdaya.
Untuk memahami perspektif ini, kita harus mundur ke Belanda pada 1945. Tahun itu adalah tahun yang spesial: tahun perdamaian. Pada 5 Mei 1945, Jerman menyerah. Suka cita dan kebahagiaan menyeruak. Perdamaian selamanya, itulah yang orang-orang inginkan. Mereka bersemangat dan kagum terhadap tentara Sekutu yang datang. Bayangan mereka mengenai tentara, terutama pada 1945-1946, diwujudkan pada diri orang-orang Kanada yang datang membawa rokok dan coklat.
Pada Agustus, Sukarno memproklamasikan Revolusi. Sedikit saja dari orang-orang Belanda yang memiliki keluarga dan teman di Hindia-Belanda, merasa khawatir. Kebanyakan menanggap revolusi akan mereda. Tidak seorangpun yang menyangka sebuah perang baru akan pecah, dan tentu saja tidak di Hindia “kita.” Perang dingin belum dimulai. Selain itu, “kita,” orang-orang Belanda, bukanlah “tukang-perang.” Kecuali untuk penaklukan Buitengewesten, “kita” tidak pernah menjadi pihak yang memulai perang lagi semenjak Perang Sepuluh Hari dengan Belgia pada 1830-an. Perang Jawa tentu tidak dihitung; perang itu tidak memiliki tempat di memori kolektif “kita.”
Meskipun “kita” tidak menyukai peperangan, “kita” sadar bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan terhadap orang-orang Jepang, yang pada pertengahan 1945, masih menguasai Hindia-Belanda. Dan dua puluh ribu sukarelawan Belanda sedang dilatih; antara September 1945 dan April 1946, lima belas ribu dari mereka dikirimkan ke Asia Tenggara.[4] Mereka tidak langsung menuju ke Indonesia. Awalnya, mereka dikonsentrasikan di Malaka, di mana mereka tinggal di rumah-rumah yang kotor, atau barak-barak yang ditinggalkan oleh Jepang. Di sana, para sukarelawan dilatih untuk berperang di wilayah tropis oleh perwira Inggris dan KNIL (the Royal Netherlands Indonesian Army). Para serdadu bersemangat untuk mencapai Hindia-Belanda, tetapi mereka dicegah dan kemudian merasa frustasi. Inggris mengambil-alih Hindia-Belanda. Hal itu membuat para sukarelawan menjadi tidak sabar dan marah. Tentara Belanda pertama yang mencapai Jawa mendarat pada Maret-April 1946.
Kebanyakan para sukarelawan masih berusia muda. Beberapa dari mereka adalah petarung dan pemberontak. Semuanya akan berada jauh dari Belanda untuk lima tahun tanpa adanya liburan. Mereka menganggap perjalanan ke wilayah koloni sebagai perjalanan yang menggairahkan.
Namun, Jepang telah menyerah pada 15 Agustus 1945.
Tetapi, kamp-kamp Jepang di mana kebanyakan diisi oleh penduduk Eropa yang diasingkan selama perang (1942-1945) masih harus dibebaskan. Itulah pekerjaan yang harus diselesaikan. Segera setelah itu, misi lain juga harus diselesaikan: menghancurkan pendukung Sukarno. Dari perspektif orang-orang Belanda, bagaimanapun, mobilisasi melawan para pendukung Sukarno tidaklah dianggap sebagai sebuah peperangan yang baru. Masyarakat Belanda tidak akan menerima diri mereka memulai perang setelah Perang Dunia II baru saja berakhir. Jadi, usaha tentara Belanda menaklukkan para revolusioner dianggap sebagai sebuah misi kemanusiaan—sejenis misi korps perdamaian, disertai, sayangnya, beberapa aksi polisionil. Sampai akhir Revolusi Indonesia, pada Desember 1949, tindakan Belanda di Indonesia dideskripsikan sebagai pengamanan kerusuhan internal, sebagai sebuah tugas yang dilakukan demi kepentingan petani dan kuli yang cinta damai namun dimanfaatkan dan ditindas oleh kaum revolusioner Indonesia. Dengan cara seperti itulah para politisi dan tentara profesional “menjual” peperangan di Hindia-Belanda. Jenderal Spoor sebagai contohnya, memerintahkan anak buahnya pada Juli 1947; “Kalian tidak datang kemari untuk menghukum, tetapi untuk melindungi, dan bagi yang telah kehilangan keluarga dan teman dalam dua tahun terakhir ini tidak boleh kehilangan kontrol diri terhadap kelompok-kelompok orang Indonesia yang menghasut untuk bertindak jahat itu.”[5]
Orang-orang Indonesia memiliki perspektif yang berbeda dalam situasi ini. Mereka tidak melihat perlawanan mereka sebagai sebuah insiden “kerusuhan” kecil yang dihasut oleh beberapa penjahat yang telah meneror dan mengintimidasi petani naif yang tidak bersalah, tetapi sebagai suatu revolusi melawan Belanda. Bagi mereka, ini adalah perang antara dua negara, antara Belanda dan Indonesia. Pengertian ini diabaikan oleh Belanda, yang dengan demikian menciptakan sebuah situasi yang sulit untuk diterjemahkan oleh militer. Apakah mereka bertarung dalam sebuah perang atau mengintervensi sebuah konflik internal? Orang-orang Belanda memilih untuk mempercayai opsi “pasukan perdamaian” yang ditawarkan oleh para politisi dan tentara profesional; para pemilih, orang tua, pendeta, politisi, sukarelawan, dan sejumlah wajib militer bersama-sama menganggap diri mereka mengirimkan dua ratus ribu orang ke Hindia-Belanda pada 1945-1949 bukan untuk berperang.
Dua ratus ribu orang yang dikirim ke Hindia-Belanda itu terdiri dari dua puluh ribu sukarelawan, korps tentara profesional, dan sejumlah wajib militer yang dipanggil dari April 1946 sampai berakhirnya revolusi pada 1949.
Sampai 1949, mayoritas populasi Belanda mendukung aksi ini. Kebanyakan masyarakat setuju dengan para politisi bahwa Pax Neerlandica harus ditegakan kembali, dan setelah hal itu terpenuhi, rezim Kolonial Belanda baru bisa untuk membuka pembicaraan mengenai masa depan. Hal tersebut terjadi karena kolonialisme dianggap sebagai sebuah fenomena yang secara terencana dan sepihak telah ditentukan oleh Belanda, seperti yang sudah-sudah. Semenjak awal abad itu, ketika seruan kemerdekaan Indonesia mulai disuarakan dengan lantang, orang-orang Indonesia (atau “inlanders”) telah berjuang untuk melawan argumen khas kolonialis bahwa Indonesia belumlah “matang” atau dewasa untuk mengurus kedaulatan nasional mereka. Pemerintah Kolonial Belanda secara berhati-hati menjamin proses pendewasaan itu agar tidak terjadi secara terburu-buru, meskipun bahasa Belanda adalah bahasa yang penting di Hindia-Belanda, sangat sedikit sekali masyarakat pribumi yang diizinkan mengikuti sekolah-sekolah di mana Belanda merupakan bahasa utama. Sampai 1920-an, tidak ada institusi pedidikan tinggi yang ada di Kepulauan Indonesia. Ketika orang-orang Belanda meninggalkan Indonesia pada 1950, mereka hanya meninggalkan 350 sarjana Indonesia.
Tetapi seberapa besar pengetahuan umum ini diketahui oleh para sukarelawan, perwira, dan sukarelawan yang dikirim ke Hindia-Belanda selama 1945-1950? Sangat sedikit. Kebanyakan orang di Belanda mengabaikan hubungan kolonial yang berlaku di Hindia-Belanda ini; mereka juga tidak mengetahui seluk-beluk dari proses dekolonialisasi. Di Belanda, orang-orang yang direpatriasi dari Hindia sebelum Perang Dunia II (atau mereka yang pulang ketika perang pecah) terpecah secara fungsional dari populasi “normal” Belanda. Lingkaran dari eks-penduduk kolonial ini kebanyakan tergolong dalam para elit, karena tidak diperlukan untuk mengirimkan buruh dan pekerja vokasional di negeri induk ke Hindia-Belanda. Elit-elit ini tidak berkomunikasi dengan golongan menengah dan rendah, sedangkan pada 1945-1949, kebanyak tentara berasal dari kelas rendah.
Para misionaris, yang bekerja dan mengajar di Hindia-Belanda sebelum Perang Dunia II dan mengekspresikan pandangan mereka tentang situasi kolonial dalam upacara-upacara dan instruksi keagamaan, juga berasal dari golongan elite. Dan para elite ini adalah kaum konservatif, sangat konservatif, dan sering tidak peduli dengan apa yang berkecamuk dalam hati dan pikiran para “inlanders.” Bagaimana bisa kaum elite itu mempersiapkan dan melatih tentara untuk bertugas di Hindia-Belanda? Mereka tak akan bisa.
Jadi, rata-rata calon tentara itu tidak mengetahui lebih jauh tentang Hindia selain dari apa yang mereka dapatkan dari sekolah atau gereja. Hal ini tentu menyedihkan. Seperti halnya di akhir 1950, ketika banyak Indo-Eropa direptriasi ke Belanda, banyak penduduk Belanda yang bertanya kepada mereka apakah orang-orang Indonesia itu masih hidup di pepohonan, atau bagaimana mereka belajar bahasa Belanda. Teknologi tinggi yang diimplementasikan di kilang minyak dan industri, atau kereta yang menyilangi Hindia dan trem yang disediakan untuk transportasi umum di kota-kota modern, serta arsitektur yang maju adalah fakta-fakta yang tidak diketahui oleh kebanyakan warga Belanda.
Selain itu, pengetahuan mereka yang sangat terbatas, yang berasal dari masa sebelum perang, tentang koloni-koloni yang beredar dalam budaya nasional Belanda telah menjadi usang selama lima tahun pendudukan Nazi. Selama Perang Dunia II, sejumlah perubahan telah terjadi di Hindia-Timur, yang tidak diketahui oleh sebagian besar masyarakat Belanda. Pada mulanya, orang-orang Indonesia bersuka-cita menyambut kedatangan Jepang pada Maret 1942 dengan slogannya “Asia for Asians.” Perasaan kemenangan bersama ini dan persekutuannya kemudian memudar selama pendudukan Jepang. Tetapi apa yang tidak hilang adalah kecemasan orang-orang Indonesia bahwa apakah kehidupan mereka bisa berfungsi tanpa bantuan pejabat-pejabat sipil Belanda. Semua jenis posisi sektor publik yang secara preogratif dikuasi oleh kulit putih Belanda menjelang Perang Dunia II telah diisi oleh orang-orang Indonesia dalam tahun-tahun selanjutnya, dan para pejabat baru ini cenderung tidak mengosongkan jabatan mereka atas nama pegawai Belanda ketika pendudukan Jepang berakhir. Di samping itu, Jepang telah berkontribusi dalam membentuk rasa nasionalisme Indonesia. Sebagai ganti dari dukungan politik selama perang, Jepang telah memberi para pemimpin nasionalis seperti Sukarno dan Hatta kebebasan dan pengaruh yang besar. Nasionalisme, sebagai sebuah hasil, menjadi sebuah dimensi transenden sebelum perang, jadi hal ini tidak lagi terbatas menjadi domain kaum intelektual perkotaan. Propaganda para nasionalis sampai ke kampung-kampung dan berdampak terutama pada generasi muda. Beberapa orang Belanda yang memiliki keluarga atau teman di Indonesia mengetahui tentang perkembangan ini. Dan ketika akhir 1945 dan tahun-tahun setelahnya lebih banyak informasi mengenai hal ini yang mencapai Belanda, namun hanya sedikit yang mau mempercayainya. Gambaran yang dibawa oleh tentara Belanda ke Hindia-Belanda adalah persepsi tentang petani miskin, dan demoralisasi yang menunggu untuk diselamatkan oleh para ksatria muda Belanda. Gambaran inilah yang kita jumpai dalam novel-novel yang ditulis oleh para sukarelawan dan wajib militer setelah Revolusi Indonesia.
Ilustrasi oleh: Amalia Putri
Catatan kaki:
*Kebijakan Belanda untuk bersikap netral dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua.
[1]T. J. Bezemer, Beknopte Encyclopaedic van Nederlands Oost-Indie (’s Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1921), hal. 212.
[2]Lihat L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, (Leiden: Martinus Nijhoff, 1988); De Excessennota, nota betreffende het archiefonderzoek naar de gegevens omtrent excessen in Indonesie begaan door Nederlandse militairen in de periode 1945-1950, ed. oleh J. Bank (Den Haag: SDU, 1995); G. M. Rossum, Groen is de Oetan (Leiden: J. J. Groen & Zoon N. V., 1947).
[3]J. A. A. Doom dan W. J. van en Hendrix, Het Nederlands lndonesisch Conflict; ontsporing van geeld (Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1983), hal. 124 ff.
[4]Jong, hal. 755.
[5]J. Bank, ed., De Excessennota hal. 159.
Bibliografi:
Bank, J., ed., De Excessennota, nota betreffende het archiefonderzoek naar de gegevens omtrent excessen in Indonesie begaan door Nederlandse militairen in de periode 1945-1950 (Den Haag: SDU, 1995)
Bezemer, T. J., Beknopte Encyclopaedic van Nederlands Oost-Indie (’s Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1921)
Doom, J. A. A., dan W. J. van en Hendrix, Het Nederlands lndonesisch Conflict; ontsporing van geweld (Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1983)
Jong, L. de, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, (Leiden: Martinus Nijhoff, 1988)
