Artikel Terjemahan

Menimbang Pemberontakan PRRI Sebagai Gerakan Kaum Tani Sumatera Barat

Pada abad kedua puluh satu, Bagindo Fahmi menjalani kehidupan yang cukup tenang di sebuah rumah semen di belakang Taman Budaya (Taman Budaya – kompleks seni pertunjukan lokal) di Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Ia menyaksikan cucu-cucunya memasuki sekolah menengah atas, dan menyambut beberapa orang yang mampir, baik untuk mengobrol atau menggunakan telepon umum yang dikelola istrinya untuk menambah penghasilan. Namun pada Februari 1958, Om Fahmi menjadi pemimpin barisan mahasiswa yang melakukan demonstrasi menyerukan dukungan atas Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Ia menyampaikan petisi kepada para pemimpin PRRI dengan lebih dari sepuluh ribu tanda tangan mahasiswa, katanya, menyerukan para pemimpin militer dan sipil yang berkumpul di Padang untuk memberontak melawan pemerintah pusat. Tak hanya Om Fahmi dan rekan-rekan mahasiswanya yang mendukung pemberontakan tersebut, dukungan dari sebagian besar warga di provinsi Sumatera Barat memungkinkan bertahannya pemerintahan alternatif selama bertahun-tahun di tengah hutan sementara pertempuran tingkat rendah terjadi dengan pasukan dari Jawa yang ditempatkan di kota-kota. Mungkin semua dukungan itu datang, kata Om Fahmi, karena masyarakat Minangkabau adalah masyarakat yang paling mungkin melakukan protes di Indonesia, bahkan di seluruh dunia.[1]

Namun pastilah ada faktor dan alasan tertentu yang membuat masyarakat Minang di Sumatera Barat melakukan protes karena alasan tertentu. Alasan apa yang memungkinkan Pemberontakan PRRI tahun 1958 mendapatkan dukungan dan pengikut yang banyak di kalangan masyarakat Minangkabau sehingga mampu mempertahankan perang gerilya selama beberapa tahun? Lebih jauh lagi, apa bedanya PRRI dengan pemberontakan Minangkabau lain yang mendahuluinya dari segi sumber inspirasi dan pemahaman para pendukungnya terhadap konflik tersebut? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, tulisan ini terlebih dahulu akan memaparkan analisis singkat mengenai tiga pemberontakan sebelumnya di wilayah Minangkabau: Perang Padri (1821-1838), Pemberontakan Pajak tahun 1908, dan pemberontakan Komunis tahun 1927. Mengingat tradisi pemberontakan ini, kita dapat menilai sifat dukungan rakyat terhadap PRRI. Pada akhirnya, kita dapat menilai sejauh mana perbedaan pemberontakan PRRI  dengan pemberontakan-pemberontakan sebelumnya dan apakah PRRI dapat digolongkan sebagai pemberontakan petani atau tidak.

Pemberontakan-pemberontakan di Sumatera Barat[2]

Benar atau tidaknya penilaian Om Fahmi terhadap bangsanya sendiri, memang benar bahwa Minangkabau telah beberapa kali memberontak sejak awal abad kesembilan belas. Seringkali, para pakar melihat pemberontakan-pemberontakan itu bersifat keagamaan, atau didorong oleh kaum nasionalis yang menyerap kisah pemberontakan tersebut ke dalam narasi perlawanan terhadap imperialisme Belanda. Meskipun agama dan penolakan terhadap pemerintahan Belanda tentu saja berperan dalam semua pemberontakan yang dibahas di sini, pengamatan yang lebih mendalam akan menunjukkan bagaimana para petani biasanya juga melibatkan diri dalam pemberontakan demi memperjuangkan kepentingan mereka. Namun mereka kadang menggunakan retorika agama atau nasionalis untuk menyelubungi motif ekonomi yang lebih besar.

Di antara semua konflik di Sumatera Barat sejak kedatangan orang Eropa, Perang Padri bisa dibilang yang paling terkenal.[3] Pemimpin utamanya, Tuanku Imam Bonjol, telah diabadikan sebagai pahlawan nasional (pahlawan negara). Gambar wajahnya saat ini terpampang di uang kertas lima ribu Rupiah.[4] Imam Bonjol adalah salah satu dari beberapa pemimpin agama Minangkabau yang merasa terdorong untuk mengubah masyarakatnya demi menghilangkan sifat buruk dan paganisme yang mereka yakini tengah merajalela ketika itu. Gerakan reformasi ini bermula di desa-desa asal para haji. Mereka disebut Padri karena berangkat ke Tanah Suci dari pelabuhan Pedir. Sekitar dekade kedua abad kesembilan belas gerakan kebangkitan agama ini berubah menjadi invasi besar-besaran ke kota-kota dataran rendah oleh para pemimpin Muslim dengan petani dari daerah asal mereka sebagai pengikutnya. Kota-kota dan komunitas-komunitas yang menolak reformasi puritan dan hukuman keras yang diterapkan kaum Padri, kehilangan sebagian besar benteng mereka di lembah-lembah dataran tinggi, hingga akhirnya mereka meminta bantuan Belanda yang bermarkas di pesisir.  Belanda memulai konflik bersenjata langsung dengan pasukan Padri pada  1821. Mereka dengan cepat menaklukkan sebagian besar daerah pedalaman Minangkabau, namun tidak mempertahankan kendali atas wilayah tersebut. Sepuluh tahun kemudian, Belanda kembali memasuki dataran tinggi Minang, dan kali ini menguasai seluruh wilayah taklukannya. Pada 1837, semua pemimpin Padri ditangkap atau dikalahkan, dan Belanda memaksa Minangkabau untuk menyetujui persyaratan yang memalukan dalam perjanjian yang menetapkan “pengawasan” Belanda atas wilayah tersebut dengan gaya pemerintahan tak langsung.

Meskipun Perang Padri relatif terkenal, para sarjana telah lama memahami konflik ini secara keliru sebagai konflik keagamaan yang sempit, sebagai “bentrokan antara para penghulu dengan para ulama yang merambah dunia Minangkabau dengan gagasan-gagasan baru yang datang dari luar”.[5] Interpretasi lainnya, yang diajukan para sarjana asal Indonesia yang bekerja dalam kerangka sejarah nasionalis, melihat  Perang Padri sebagai perlawanan paling awal terhadap Belanda yang merupakan orang asing dan non-muslim. [6] Terlepas dari soal pertentangan dan persekutuan itu, para  sarjana sepakat ada dua kelompok dalam Perang Padri, yaitu para pemimpin adat yang tidak mengamalkan ajaran Islam sepenuhnya dan para pemimpim Muslim yang dipengaruhi Wahhabi yang berupaya menerapkan ajaran agama yang ketat. Pembagian dalam dua kelompok seperti ini memberikan gambaran yang tidak lengkap soal motivasi pemberontakan. Namun begitu, Christine Dobbin melihat adanya faktor ekonomi dan rangsangan yang sifatnya lokal di balik munculnya dukungan atas gerakan Padri. Kaum Padri mendapat dukungan paling kuat dari para petani non-subsisten yang tinggal di luar lembah, di luar pusat pemukiman berbasis pertanian sawah basah. Komunitas-komunitas ini terdiri dari pedagang yang harus membawa barang-barang mereka ke pasar, dan oleh karena itu memerlukan jalur dagang yang aman serta adanya tatanan hukum yang jelas untuk menangani perselisihan ekonomi. Semua kondisi itu, tidak ada sebelum gerakan revivalis Islam Padri. Maka wajar jika para petani di dataran tinggi mencoba untuk mendukung Islam yang menerapkan aturan moral yang ketat (sehingga menghilangkan bandit di jalan raya) dan yurisprudensi yang berkembang dengan baik (memungkinkan transaksi ekonomi yang teratur).[7] Demikian pula ketika Belanda mulai ikut campur dalam konflik, pihak Padri harus berjuang melawan serangan ekonomi dari luar serta mempertahankan penguasaan atas pasar yang sebelumnya bebas. Sekali lagi, mereka melindungi kepentingan petani produsen skala kecil tadi.[8] Dilihat dari sudut pandang ini, agama dalam Perang Padri hanya merupakan sekedar ekspresi terhadap kebutuhan masyarakat agraris non-subsisten yang mengupayakan terciptanya stabilitas ekonomi.[9]

Hanya satu abad setelah para pemimpin Paderi kembali dari haji dan memulai kebangkitan dan pemberontakan, badai baru mulai muncul di Sumatera Barat.[10] Setelah delapan puluh tahun menuntut kerja paksa dari orang Minangkabau sebagai salah satu hadiah kemenangan dalam  Perang Padri, Belanda menyadari bahwa pajak atas tenaga kerja tidak lagi menguntungkan mereka secara ekonomi. Jadi, pada 1908, Belanda melanggar ketentuan mereka sendiri dalam perjanjian 1837 dan menerapkan pajak uang.[11] Belanda awalnya menghadapi perlawanan pasif dari kepala desa/nagari dan masyarakat yang mereka pimpin, namun mereka kemudian menangkap sebagian besar pemimpin perlawanan. Ini adalah pesan yang jelas bahwa perlawanan pasif bukanlah pilihan tepat dalam menentang pajak uang. Pemberontakan bersenjata kemudian pecah di lembah Agam, dipimpin oleh para pemimpin tarekat sufi Syattariyah. Pemberontakan ini meluas namun tidak berlangsung lama, karena jimat dan pelindung lainnya yang seharusnya bisa menangkal peluru terbukti tidak efektif, dan para petani yang ikut dalam pemberontakan dengan cepat dikalahkan oleh kekuatan senjata Belanda yang lebih unggul.

Walaupun Residen Belanda di Padang dan rekan-rekan militernya sangat ingin menyebut pemberontakan ini sebagai ulah para ‘fanatik agama’ yang menentang intervensi Belanda, namun para peneliti telah menunjukkan bahwa “permintaan uang tunai dari penduduk desa akan menjadi hal yang membuat gusar banyak petani semata-mata karena alasan ekonomi.”[12] Sekali lagi, seperti dalam Perang Padri, isu-isu keagamaan dan anti-asing tentu ikut berperan, namun pemberontakan 1908 harus dilihat sebagai pemberontakan yang dilancarkan terutama untuk melayani kepentingan ekonomi kelas petani.

Setelah jeda singkat, pemberontakan kembali pecah pada tahun 1927, kali ini dalam bentuk pemberontakan Komunis yang berpusat di sekitar Silungkang.[13] Setelah berbulan-bulan terombang-ambing tanpa henti antara beraksi atau tidak, pemberontakan akhirnya pecah pada malam 1 Januari 1927. Sekelompok besar penduduk lokal yang bersenjata dan siap berperang berkumpul di Silungkang dan desa-desa lain di sekitarnya, meskipun faktanya para pemimpin gerakan komunis lokal masih ragu-ragu ketika akan bertindak. Mood massa yang berkumpul sudah tak tertahankan dan mereka mulai membunuh para pejabat dan kolaborator Belanda. Aksi ini terjadi meskipun sebagian besar pemimpin gerakan telah ditangkap pada bulan-bulan sebelumnya dan rencana khusus untuk pemberontakan malam itu tidak dapat dilaksanakan. Belanda telah diperingatkan akan adanya pemberontakan yang akan terjadi dan merespons dengan cepat dengan mengirimkan lebih banyak bala bantuan lalu memadamkan pemberontakan. Sementara sekitar dua puluh empat orang Belanda terbunuh, lebih dari seratus orang Minangkabau tewas dan lebih dari seribu orang dipenjarakan.[14]

Dalam kasus ini, antagonisme terhadap Belanda dan keinginan akan tatanan sosial-ekonomi baru melandasi partisipasi petani dalam pemberontakan. “Baik para pedagang Minangkabau maupun komunitas Muslim secara keseluruhan merasa tertindas oleh perlindungan Belanda terhadap para pedagang Eropa dan Cina di pelabuhan-pelabuhan pantai barat Sumatra.”[15] Lebih jauh lagi, pemberontakan “Komunis” ini harus dilihat sebagai pemberontakan lokal, bukan nasional atau internasional, karena pemberontakan tersebut sama sekali tidak berhubungan dengan ide-ide doktrinal Marxisme. Faktanya, pemberontakan itu secara langsung bertentangan dengan arahan nasional partai dan didasarkan pada agenda lokal dan pribadi. Propaganda yang paling sukses di wilayah tersebut tidak menggunakan tema-tema Komunisme internasional melainkan “memainkan keluhan dan aspirasi yang tidak jelas” dari penduduk setempat.[16] Para pemimpin yang mengorganisir pemberontakan sebagian besar berasal dari kelas terendah di desa-desa yang memberontak: tukang cukur, tukang listrik, kondektur trem, pegawai kereta api yang dipecat, lelaki tua yang buta huruf dan beberapa orang “penjudi terkenal” merupakan tokoh yang menonjol.[17] Jelas sekali bahwa ini adalah pemberontakan yang didorong oleh motif-motif lokal, bukan ambisi doktrinal. Para petani berpartisipasi, bahkan memulai pemberontakan, karena frustasi oleh kondisi sosial-ekonomi.

Pemberontakan PRRI

Pemberontakan PRRI[18] berbeda dari gerakan-gerakan sebelumnya di Sumatera Barat karena beberapa alasan. Yang pertama dan terpenting, PRRI  mempertantangkan dua kelompok orang Indonesia yang baru saja merdeka. Namun kedua belah pihak tidak bisa disebut sebagai masyarakat pribumi; pemberontak PRRI mencakup sebagian besar penduduk asli Minangkabau di Provinsi tersebut, sedangkan pasukan dan pimpinan pemerintah pusat sebagian besar adalah orang Jawa, yang membuat banyak pihak melihatnya sebagai neo-kolonialisme atau kolonialisme internal. Meskipun demikian, kelompok pemberontak juga melibatkan beberapa pemimpin terkemuka dari Jawa (di antaranya Sjafruddin Prawiranegara dan Sumitro Djojohadikusumo) dan bersekutu dengan pemberontakan serupa di Sulawesi Utara yang disebut Permesta. Ini menjadikan PRRI unik karena menyelaraskan Minangkabau dengan kelompok-kelompok yang menjadi sekutu dalam perang kemerdekaan, baik sebagai kawan maupun lawan.

Hal tersebut menunjukkan perbedaan besar lainnya antara PRRI dan gerakan-gerakan sebelumnya; PRRI dipimpin oleh orang-orang yang tidak muncul secara langsung dari masyarakat agraris. Berbeda dengan pemberontakan-pemberontakan sebelumnya, di mana para pemimpin agama, petani, dan bahkan tukang cukur menjadi pemimpin pemberontakan, pimpinan PRRI adalah jenderal karir, politisi, dan beberapa pemegang gelar doktor dari luar negeri.[19] Oleh karena itu, ketika melihat PRRI sebagai pemberontakan petani, kita harus ingat bahwa para pemimpinnya cukup jauh dari kelas petani, meskipun partisipasi mereka dalam pemberontakan  melayani kepentingan petani.

PRRI merupakan pemberontakan pertama yang membentuk pemerintahan di wilayah tersebut. Meskipun kaum Padri berhasil mengubah pemimpin di banyak komunitas, mereka tetap mempertahankan sistem pemerintahan desa yang terdesentralisasi dan tersebar. Pemberontakan Anti-Pajak dan Komunis tidak pernah mampu membentuk pemerintahan formal, bahkan di tingkat lokal. Sebaliknya, PRRI telah memantapkan dirinya sebagai sebuah pemerintahan dalam pengertian modern, dan dengan demikian ketika PRRI berfungsi penuh sebagai negara revolusioner ia mempunyai dampak yang lebih besar terhadap kehidupan masyarakat di seluruh wilayahnya meski pemerintahan itu berjalan dalam waktu yang singkat.

Terlepas dari perbedaan-perbedaan tersebut, terdapat beberapa persamaan antara PRRI dan pemberontakan-pemberontakan sebelumnya. Kita bisa melihat bahwa masyarakat Minang pada akhirnya gagal mencapai tujuan mereka dalam semua pemberontakan yang dibahas dalam makalah ini.[20] Di samping itu, PRRI juga terlibat dalam taktik gerilya yang telah diasah dengan baik pada konflik-konflik sebelumnya. Pengetahuan tentang hutan dan kemampuan untuk menghilang ke dalamnya, sangat penting dalam tiga pemberontakan sebelumnya. Yang terakhir, dan yang paling penting untuk dicermati di sini, keberhasilan PRRI bergantung pada partisipasi dan kolaborasi petani Minangkabau dengan kelompok yang menginisiasi pemberontakan.

Untuk menganalisis penyebab dan sifat partisipasi petani, akan berguna jika kita membuat garis besar secara umum soal kepemimpinan dan kronologi pemberontakan. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI) dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958, namun asal muasalnya dapat ditelusuri hingga setidaknya tahun 1955. Setelah pemilu pada tahun itu, pemerintah membentuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang baru dengan kursi terbanyak dimiliki oleh Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Masyumi (koalisi Muslim), diikuti oleh Nadhatul Ulama (partai Islam tradisionalis) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Badan legislatif baru ini terbukti kurang antusias dalam mengikuti kepemimpinan Presiden Sukarno yang semakin otoriter. Setelah pergantian kabinet yang cepat karena kebuntuan kebijakan, Sukarno mendeklarasikan “Demokrasi Terpimpin” sebagai prinsip baru dalam pemerintahan pada 1957 yang memungkinkannya membentuk kabinet tanpa pengawasan DPR. Kelompok yang paling merasakan dampak buruk dari perkembangan ini adalah Masyumi, koalisi Muslim yang mempunyai akar kuat di Sumatera Barat yang kehilangan sebagian besar pengaruhnya dalam pemerintahan. Para pemimpin partai juga sangat prihatin dengan meningkatnya pengaruh PKI serta kecenderungan sayap kiri Sukarno.

Kekhawatiran serupa juga muncul di kalangan militer. Para pemimpin militer penting di Sumatera Barat, dipimpin oleh Kolonel Djambek, menggalang “Gerakan Anti Komunis,” yang menentang perkembangan politik di Jawa. Namun, hal yang lebih mengkhawatirkan bagi pihak militer adalah menurunnya kekuasaan mereka. Divisi Banteng yang berbasis di Sumatera Barat, meskipun merupakan divisi yang paling banyak mendapat penghargaan dari tiga divisi di pulau tersebut, dileburkan ke dalam Komando Sumatera Utara dan Selatan sebagai bagian dari rekonstruksi angkatan bersenjata.[21] Selain itu, Jenderal Abdul Haris Nasution, musuh lama para perwira terkemuka di Sumatra (walaupun dia sendiri adalah seorang Batak Sumatra), telah diangkat kembali sebagai panglima angkatan bersenjata. Menanggapi perkembangan ini dan ketidakpuasan masyarakat karena kondisi kemiskinan, serangkaian dewan diadakan untuk menuntut reformasi dalam politik Jakarta. Di antara tuntutan tersebut adalah berakhirnya “Demokrasi Terpimpin,” kembalinya UUD 1945, penggantian Nasution, dan diangkatnya kembali mantan wakil presiden Hatta (orang Minangkabau paling terkemuka, namun tidak mendukung pemberontakan) ke dalam pemerintahan.

Dinamika di tingkat regional mungkin yang paling menarik. Sumatera Tengah (yang mana Sumatera Barat merupakan bagiannya) sudah bertahun-tahun tidak memiliki gubernur yang dipilih secara demokratis ketika pemilu 1955 dilangsungkan. Karena provinsi ini masih berada dalam ketidakpastian politik, Ahmad Hussein, kepala Divisi Banteng dan juga perwira tinggi militer di provinsi tersebut, dengan dukungan rakyat yang besar di belakangnya memutuskan untuk menggantikan gubernur yang ditunjuk pemerintah pusat pada Desember 1956. Hussein yang kemudian menjadi penjabat gubernur, memulai lagi beberapa proyek pembangunan yang terhenti dan menyerukan distribusi pendapatan yang lebih lokal dari ladang minyak di provinsi tersebut (dekat kota pesisir timur Pekanbaru). Lewat proyek ini dia dan kolaboratornya mendapatkan popularitas yang luar biasa, standar hidup di beberapa daerah terpencil juga meningkat secara berarti.

Sepanjang 1957, tensi Sumatra dan Jakarta yang terus meningkat mendorong Sukarno mengadakan “Musyawarah Nasional” pada September dengan tujuan mengakhiri ketidakpuasan  di tingkat regional. Para panglima dari Sumatera Utara, Tengah, dan Selatan hadir sebagai satu front dalam konferensi ini, namun hanya sedikit hasil konkrit yang diperoleh. Selama beberapa bulan berikutnya, tuduhan-tuduhan yang menghubungkan para pemimpin militer dengan upaya pembunuhan yang gagal terhadap Sukarno, serta pernyataan-pernyataan penuh permusuhan dari para ‘pemimpin militer dan sipil pinggiran’ yang terkait dengan gerakan tersebut, makin mendorong konflik ke tepi jurang. Pada 10 Februari 1958, Ahmad Hussein mengeluarkan ultimatum atas nama para pemimpin militer Sumatra dan beberapa politisi sipil (dipimpin oleh Mohammad Natsir, ketua Masyumi). Ia menuntut agar pemerintahan saat itu mundur dan terbentuknya pemerintahan baru tanpa Sukarno beserta inovasinya yang inkonstitusional. PRRI  dideklarasikan lima hari kemudian, dan konflik bersenjata dimulai seminggu setelahnya.

Satu pertanyaan yang perlu diajukan ketika mengevaluasi partisipasi kaum tani dalam pemberontakan PRRI adalah kapan dimulainya proses munculnya dukungan yang luas terhadap gerakan tersebut. Kalangan militer Minangkabau terlibat dalam gerakan tersebut karena beberapa permasalahan yang menyebabkan ketidakpuasan di kalangan jenderal mereka; banyak di antara mereka yang menentang dibubarkannya Divisi Banteng, dan buruknya kondisi tentara pada 1950-an. Namun, yang paling penting adalah mereka yang berada di militer memiliki kesetiaan yang besar kepada para pemimpinya, khususnya Ahmad Hussein, dan karenanya ikut melakukan pemberontakan.[22] Oleh karena itu, para anggota militer setempat terlihat memulai dukungan mereka pada 1956 melalui berbagai dewan. Sedangkan di tengah-tengah masyarakat umumnya, penelitian sebelumnya telah menunjukkan adanya dukungan yang kuat terhadap PRRI karena upaya pembangunan yang telah dilakukan di bawah kepemimpinan Ahmad Hussein sejak ia menjabat sebagai gubernur.[23]  Dukungan tersebut mulai terbentuk sejak akhir 1956, kira-kira pada periode waktu yang sama dengan munculnya dukungan dari kalangan militer. Yang terakhir, ada pula yang menyebutkan adanya propaganda yang intimidatif selama satu tahun menjelang proklamasi PRRI yang mendorong petani untuk bergabung dengan PRRI.[24]  Salah satu propaganda yang paling aneh namun jitu adalah mitos bahwa jika Sukarno berhasil mewujudkan keinginannya untuk menerapkan Komunisme, maka pemerintah akan memaksakan ateisme pada masyarakat dan melarang orang  beribadah.[25] Bahkan dengan adanya faktor-faktor ini, terdapat laporan yang bertentangan mengenai tingkat dukungan pada masa-masa awal dimulainya pemberontakan bersenjata tersebut. Seperti yang kemudian ditulis oleh James Mossman, seorang jurnalis Inggris yang melakukan perjalanan ke Sumatera Tengah pada Maret 1958, “tuntutan para pemberontak menyentuh keimanan dan naluri komersial masyarakat Minangkabau, yang menyambutnya dengan hangat, hingga dimulainya perang. Oleh karena itu, saat perang pecah, Sumatera Tengah telah siap dengan suatu front yang tampaknya bersatu.”[26] Wawancara dengan penduduk Sumatera Barat yang menyaksikan peristiwa tersebut menunjukkan bahwa masyarakat luas tidak percaya pada gagasan pemberontakan sampai tentara pemerintah pusat mulai menyerang. Ketika Tentara Nasional Indonesia (ABRI) mulai menembaki kota-kota dan jalan-jalan untuk mempersiapkan invasi mereka, “seluruh masyarakat ingin berpartisipasi dalam perjuangan.”[27]

Perlawanan bersenjata berakhir cukup cepat di kota-kota, namun berlangsung bertahun-tahun di pedesaan. Pemerintah pusat segera mulai melancarkan serangan, menjatuhkan bom di kota-kota besar dan lokasi-lokasi yang berpotensi untuk  diinvasi mulai 22 Februari.[28]  Tindakan yang lebih mencolok adalah ketika mereka menurunkan pasukan terjun payung di lapangan udara di luar Pekanbaru pada 12 Maret, merebut kota tersebut, ladang minyak di dekatnya, serta senjata yang baru saja diselundupkan oleh Amerika (yang ditujukan untuk para pemberontak) “tanpa ada satupun tembakan yang keluar dari moncong senjata mereka,”[29] pasukan PRRI telah melarikan diri saat menghadapi pasukan penyerang. Para pemimpin pemberontak dari kalangan militer kecewa, namun mereka mencoba memberi pemakluman atas kekalahan tersebut dengan alasan kawasan tersebut lebih menguntungkan pihak pusat yang menggunakan pesawat tempur.[30] Meskipun kekalahan ini segera disusul dengan pendudukan singkat di Medan oleh seorang jenderal Batak yang simpatik dengan gerakan, para pemberontak harus menyerahkan Padang pada bulan April menyusul serangan udara lain yang dilakukan dengan baik oleh pasukan pemerintah pusat.[31] Ketika pasukan pemerintah bergerak menuju pantai dan pegunungan hingga Padangpanjang, juga bergerak dari pantai timur menuju wilayah pusat Minangkabau di dataran tinggi, pasukan pemberontak mundur habis-habisan. Pada Oktober 1958, majalah propaganda PRRI yang didistribusikan ke luar negeri hanya bisa mengatakan “Kecuali kota-kota besar di sepanjang jalur Padang-Bukittinggi-Pajakumbuh [artinya, semua kota besar di provinsi ini], seluruh wilayah praktis berada di bawah kendali PRRI.”[32]Karenanya, PRRI telah terdesak ke dalam hutan, dimana mereka mampu bertahan hidup dalam jangka waktu yang cukup lama. Tentara relawan tinggal di hutan hingga dua tahun, sementara keluarga mereka menyediakan logistik sebisanya.[33] Kepemimpinan pemberontak juga bertahan di tengah hutan, tetap menganggap diri sebagai suatu pemerintah dan bahkan sampai mendeklarasikan negara baru, Republik Persatuan Indonesia (RPI) pada awal 1960.[34] Namun pada umumnya, tahun 1959 hingga 1961 ditandai dengan pendudukan ABRI yang tidak mudah di kota-kota besar di Sumatera Barat, sementara serangan gerilya, yang semakin sporadis dan tidak signifikan, merupakan satu-satunya tanda adanya pemberontak di provinsi tersebut.

Dukungan rakyat selama konflik bersenjata jelas berada di tangan PRRI, seperti terlihat dari praktik perekrutan. Pada awalnya sebagian besar laki-laki di provinsi tersebut mendaftar sebagai tentara milisi PRRI. Beberapa dari mereka bergabung karena merasa terdorong untuk melakukan hal tersebut, karena khawatir jika tidak ikut serta mereka akan dicap sebagai komunis atau dipenjarakan karena dianggap sebagai mata-mata pemerintah pusat.[35] Yang lainnya benar-benar mendukung perjuangan dan para pemimpin, dan siap berkomitmen dengan semangat yang belum pernah terlihat sejak perang kemerdekaan melawan Belanda.[36] Namun, bahkan di antara mereka yang mendukung perjuangan PRRI, banyak yang memilih untuk tidak bergabung dengan tentara pemberontak karena ketidaksetujuan mereka terhadap metode yang digunakan atau keraguan mereka terhadap peluang keberhasilan PRRI; Hal ini terutama terlihat di wilayah perbatasan dibandingkan dengan wilayah inti Minangkabau.[37]

Segera setelah konflik dimulai, dukungan rakyat, bahkan di wilayah inti Minangkabau, berubah dengan cepat dari bentuk dukungan militer yang terang-terangan menjadi sokongan moral yang terselubung. Hal ini merupakan respons terhadap kekalahan awal PRRI dan tekanan yang diberikan terhadap keluarga tentara pemberontak oleh tentara pemerintah pusat.[38] Setelah pergeseran tersebut, penanda paling signifikan dari dukungan luas bagi para pemberontak adalah disediakannya makanan dan perbekalan. Di Padang Panjang, kota di Sumatera Barat dimana masa pendudukan berlangsung paling lama dan konon paling kejam, pasar gelap berkembang pesat yang terutama dilakukan oleh remaja dan perempuan yang mendukung milisi di hutan.[39] Dukungan tambahan diberikan dengan cara diam, yang sering kali harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Selama periode ini, pemerkosaan, penculikan, dan eksekusi langsung di tempat merupakan hal yang biasa menimpa mereka yang dicurigai menyembunyikan informasi mengenai kegiatan pemberontak.[40] Selain itu, pada 1961, pasukan pemerintah pusat telah membakar lebih dari 10.000 rumah di Sumatera Barat, yang sebagian besar adalah rumah mereka yang dituduh sebagai kolaborator pemberontak.[41] Apa yang tampak jelas dari dari insiden-insiden ini adalah bahwa masyarakat umum di Sumatra Barat bersedia menderita akibat insiden-insiden tersebut dan tidak bersedia mencabut dukunganya pada milisi pemberontak.

Namun tidak semua masyarakat mendukung pemberontakan. Di perkebunan-perkebunan di pantai timur, misalnya, para pekerja perkebunan dan atasan mereka sama-sama membenci pasukan pemberontak yang terus datang untuk meminta pajak dari perkebunan.[42] Yang lain merasa sejalan dengan prinsip-prinsip yang diperjuangkan para pemberontak, namun tidak membenarkan pemberontakan militer.[43] Namun kelompok-kelompok ini merupakan kelompok minoritas, dan mungkin menjadi minoritas yang terus berkembang selama masa perjuangan.

Milisi, laskar, dan pimpinan PRRI baru keluar dari hutan pada 1961, ketika pemerintah pusat menawarkan amnesti kepada mereka.[44] Sebagian besar pemimpin diberi amnesti namun diasingkan dari kehidupan publik secara permanen; nasib ini bahkan sampai ke pimpinan PRRI setempat.[45] Sementara mayoritas prajurit biasa diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat,  beberapa bahkan kembali menduduki posisi pemimpin di masyarakat.[46]

Kesimpulan

Mengingat sifat dan besarnya dukungan terhadap PRRI, jelas bahwa pemberontakan ini berbeda dengan pemberontakan-pemberontakan sebelumnya. Seperti pemberontakan-pemberontakan sebelumnya, pemberontakan ini bergantung pada partisipasi petani; pada tahun 1959, 85% masyarakat Indonesia masih tinggal di pedesaan,[47] dan upaya untuk melakukan gerakan tanpa mereka adalah hal yang mustahil. Namun begitu, PRRI tidak tumbuh dari masyarakat kelas bawah; melainkan dirumuskan dan dipimpin oleh para jenderal dan intelektual.

Adanya dua tingkatan dalam pemberontakan PRRI, yakni tingkat para pemimpin terpelajar dan tingkat petani, menjadikan pemberontakan ini yang pertama di Sumatera Barat dengan tujuan yang berbeda-beda di antara para pendukungnya. Meskipun dalam pemberontakan-pemberontakan sebelumnya, seperti pemberontakan Komunis 1927, penduduk lokal yang beragam mungkin mempunyai motif balas dendam pribadi yang berbeda-beda dalam partisipasinya, mereka semua mempunyai pemahaman dasar mengenai pemberontakan tersebut sebagai upaya untuk memperbaiki ketidakpuasan terhadap dominasi ekonomi Belanda. Sebaliknya, di PRRI, pimpinannya berbicara dan menulis tentang perjuangan melawan Komunisme dan tindakan inkonstitusional Sukarno,[48] sedangkan kaum tani fokus pada kesejahteraan ekonomi dan kebebasan pribadi mereka sendiri.

Pemahaman yang terbelah mengenai PRRI ini merupakan contoh klasik dari ‘Tradisi Besar’ dan ‘Tradisi Kecil’ yang berperan dalam gerakan serupa. Lebih jauh lagi, berdasarkan penjelasan di atas, konsepsi kaum tani atas misi PRRI tidak berbeda dengan gerakan serupa lainnya pada pemberontakan kontemporer di Asia Tenggara. Dalam perjuangan kemerdekaan Vietnam, misalnya, “penyelamatan dari orang asing dilihat oleh kaum tani sebagai penyelamatan dari kelaparan, sewa dan pajak.”[49] Hal ini tidak jauh berbeda dengan penjelasan yang didengar oleh James Mossman: “Ketika revolusi menyapu bersih kaum bangsawan, banyak pemimpin baru berbicara tentang penemuan kembali tatanan Indonesia yang lebih tua dan lebih sejati; masa keemasan, ketika para petani berdiri kokoh di atas kebebasan mereka dan kondisi perekonomian yang bervariasi dan vital.”[50] Kaum tani di wilayah Minangkabau dan sekitarnya berpendapat bahwa karena tujuan tersebut belum tercapai sepenuhnya melalui gerakan kemerdekaan, maka perjuangan melawan imperialisme Jakarta harus dilanjutkan hingga tatanan tersebut tercapai. Oleh karena itu, mengikuti gagasan James C. Scott tentang adaptasi atau profanasi narasi kepemimpinan,[51] narasi yang beredar di antara kaum tani adalah pelintiran dari narasi para pemimpin. Jika para pemimpin menganggap perjuangan tersebut bertujuan untuk memperoleh otonomi yang lebih besar dari Jakarta, para petani melihatnya sebagai perjuangan untuk membebaskan diri dari berbagai bentuk intervensi pemerintah serta perjuangan untuk menggapai masa-masa kemakmuran.

Tentu saja, pemberontakan-pemberontakan sebelumnya juga membawa impian idealis serupa, namun PRRI adalah kejadian pertama di Sumatera Barat yang kepemimpinannya tidak memiliki ‘visi milenaris’ yang sama dengan massa. Seandainya kaum tani memahami visi para pemimpin mereka, apakah mereka masih akan ikut serta dalam pemberontakan? Apakah keengganan kaum tani untuk terlibat langsung dalam pemberontakan lewat aksi militer merupakan hasil dari pemahaman mereka mengenai perbedaan visi tersebut? Apakah kenderungan kaum tani Minangkabau untuk melakukan profanasi terhadap narasi Tradisi Besar masih akan berlanjut di masa depan? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan studi lebih lanjut, atau bahkan spekulasi. Namun, berdasarkan uraian Om Fahmi, kemungkinan besar masyarakat Minang akan terus melakukan protes. (*)

 

*Artikel ini diterjemahkan oleh Randi Reimena dari tulisan dengan judul Evaluating the PRRI Rebellion as a West Sumatran Peasant Movement. Diterbitkan ulang untuk tujuan pendidikan non-komersil.

Catatan Kaki: 

[1] Wawancara Bagindo Fahmi oleh penulis, Padang, 17 Juni 2006.

[2] Ada satu konflik bersenjata besar di provinsi ini yang tidak dimasukkan dalam survei ini: perang kemerdekaan melawan Belanda, tahun 1945-49. Meskipun Sumatera Barat mempunyai peran penting dalam konflik tersebut, dan meskipun ada pemahaman umum bahwa perang tersebut bertujuan untuk kepentingan lokal, saya memilih untuk tidak memasukkannya karena konflik itu tidak berpusat di provinsi, dipimpin oleh militer Minangkabau, dan juga tidak bergantung secara fundamental pada partisipasi kaum tani Minangkabau.

[3] Dalam kisah Perang Padri ini, saya mengikuti Christine Dobbin, Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy: Central Sumatra, 1784-1847 (London: Curzon, 1983), dan Rusli Amran, Sumatera Barat hingga Plakat Panjang (Jakarta: Sinar Harapan, 1981).

[4] Untuk informasi lebih lanjut mengenai gambaran ini, lihat Jeffrey Hadler, “A Historiography of Violence and the Secular State in Indonesia: Tuanku Imam Bondjol and the Uses of History,” Journal of Asian Studies vol. 67, tidak. 3 (Agustus 2008): 971-1010.

[5] Dobbin, viii. Lihat juga pendapat Hadler dalam soal ini.

[6] Hal ini misalnya yang menjadi penafsiran dominan dalam tulisan Rusli Amran.

[7] Dobbin, 127.

[8] Dobdin 187.

[9] Tentu saja, ini merupakan generalisasi kasar dari argumen Dobbin yang dikembangkan dengan baik dan penuh nuansa. Namun demikian, saya percaya bahwa inovasi utamanya adalah memposisikan kembali isu-isu keagamaan sebagai salah satu dari banyak faktor, bahkan faktor yang responsif, dalam suatu situasi. dimana tuntutan ekonomi petani menjadi faktor utama dalam semua perkembangan lainnya.

[10] Dalam kisah Pemberontakan Anti Pajak ini, saya mengikuti Ken Young, Islamic Peasants and the State: The 1908 Anti-Tax Rebellion in West Sumatra. (New Haven, CT: Yale University Southeast Asian Studies, 1994), dan Rusli Amran, Sumatera Barat Pemberontakan Pajak 1908 (Jakarta: Gita Karya, 1988).

[11] Kebanyakan pihak sepakat bahwa perjanjian ini, yang disebut “Plakat Panjang” atau “Deklarasi Panjang,” sudah tidak berlaku lagi. Misalnya, Elizabeth Graves memberikan gambaran mengenai sejauh mana intervensi Belanda dalam The Minangkabau Response to Dutch Colonial Rule in the Nineteenth Century (Ithaca, NY: Cornell Modern Southeast Asia Project, 1981), Bab 2.

[12] Young, 256

[13] Dalam kisah Pemberontakan Komunis tahun 1927 ini, saya mengikuti Harry J. Benda dan Ruth T. McVey, eds., The Communist Uprisings of 1926-1927 in Indonesia: Key Documents. (Ithaca, NY: Cornell Modern Indonesia Project, 1960 ), khususnya pendahuluan dan terjemahan laporan Schrieke, dan Audrey Kahin, Rebellion to Integration: West Sumatra and the Indonesia Polity (Amsterdam: Ams-terdam UP, 1999), Bab 1.

[14] Kahin, 48.

[15] Kahin, 34.

[16] Benda dan McVey, xxi.

[17] B. Schrieke, “The Course of the Communist Movement on the West Coast of Sumatra,” dalam Benda and McVey, 168.

[18] Meskipun berbagai aspek PRRI telah didokumentasikan dengan baik dalam karya- karya ilmiah, belum ada survei yang memuaskan mengenai pemberontakan tersebut. Mungkin yang paling mendekati adalah survei Audrey Kahin pada Bab 7, 8 dan 9 dalam Rebellion to Integration. Sebuah Karya Indonesia yang fokus sepenuhnya pada PRRI dan saudaranya yang memberontak, Permesta, adalah R.Z. Leirissa, PRRI/Permesta: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis (Jakarta: Grafiti, 1991). Sayangnya, buku ini hanya berfokus pada kepemimpinan perjuangan yang mengarah pada pemberontakan; tak sampai lima belas dari 306 halaman yang membahas jangka waktu setelah dideklarasikannya pemerintahan revolusioner, dan bagaimana keterlibatan petani  tidak dibahas dalam buku tersebut. Buku-buku lain, seperti Audrey R. dan George McT. Kahin, Subversion as Foreign Policy: The Secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia (New York: New Press, 1995), dan James Mossman, Rebels in Paradise: Indonesia’s Civil War (London: Jonathan Cape, 1961), fokus pada keterlibatan asing yang luas dalam PRRI. Penjelasan yang diberikan di sini terutama merujuk Kahin dan Leirissa, serta laporan-laporan yang dikeluarkan oleh aktor-aktor yang terlibat langsung dalam pemberontakan PRRI dan artikel-artikel ilmiah yang membahas aspek-aspek spesifik dari konflik tersebut.

[19] Mungkin yang paling terpelajar dan paling jauh dari kaum tani Minangkabau adalah Sumitro Djojohadikusumo, seorang ekonom Jawa yang kemudian menjadi politisi. Ia pernah belajar di Sorbonne dan meraih gelar doktor di bidang ekonomi dari Economische Hogeschool di Rotterdam. Lihat penilaian pribadi Mossman terhadap dirinya, di Mossman, 59.

[20] Tentu saja hal ini masih bisa diperdebatkan. Sejauh Perang Padri bertujuan untuk membangun kesalehan umat Islam yang lebih besar, tujuan-tujuan tersebut berhasil dicapai, namun para pemimpinnya pada akhirnya terpaksa menyerah kepada Belanda dengan syarat yang sangat merendahkan martabat. Sehubungan dengan PRRI, ada orang-orang di Sumatera Barat saat ini (kebanyakan adalah veteran gerakan PRRI) yang berargumen bahwa mereka mencapai tujuan mereka dengan penundaan selama empat puluh tahun, merujuk pada undang-undang otonomi daerah setelah jatuhnya Suharto. Taufik Dt. Mangkuto Rajo, wawancara dengan penulis, Padangpanjang, 21 Juni 2006.

[21] Mengenai rekam jejak Divisi Banteng yang unggul ini didasarkan langsung pada Mestika Zed, “PRRI dalam Perspektif Militer dan Politik Regional: Sebuah Reinterprestasi,” Diakronika, 1, no. 1 (Juni 2001), 7.

[22] Ismael, wawancara dengan penulis, Bonjol, 22 Juni 2006.

[23] Leirissa, 58; Kahin, 190.

[24] Taufik Dt. Mangkuto Rajo; Roslaini Binti Sabirin, wawancara dengan penulis, Padang Panjang, 21 Juni 2006.

[25] Nazwir L.D. Simarajo, wawancara dengan penulis, Padang, 1 Juni 2006. Mitos ini diceritakan baik di kampung Pak Nazwir maupun di kampung halaman istrinya.

[26] Mossman, 107.

[27] “Semua masyarakat mau ikut perjuangannya.” Nazwir L.D. Simajo. Beberapa wawancara lain juga mengutarakan sentimen ini, namun tidak ada yang mengungkapkan gagasan tersebut dengan begitu kuat.

[28] Makmum Salim, Sedjarah Operasi2 Gabungan Terhadap PRRI-Permesta (Jakarta: Pusat Sedjarah ABRI, 1971), 20.

[29] Ibid, 23.

[30] Mossman, 111.

[31] Kahin, 216. Kahin menunjukkan betapa buruknya pertahanan dan perencanaan PRRI ditambah dengan baiknya eksekusi pasukan pemerintah di bawah Ahmad Yani.

[32] Buletin PRRI: Voice of New Indonesia, 1 [15 Oktober 1958], 6. Pemahaman terhadap geografi Sumatera Barat akan membuktikan betapa lemahnya pernyataan ini.

[33] Roslaini Binti Sabirin; Taufik, wawancara dengan penulis, Bonjol, 22 Juni 2006.

[34] Kahin, 224.

[35] Taufik.

[36] Bagindo Fahmi.

[37] Hal ini dilaporkan dalam Edward M. Bruner, “Desa Batak Toba,” dalam Loyalitas Lokal, Etnis dan Nasional di Desa Indonesia: Sebuah Simposium, ed. G. William Skinner (New York: Institute of Pacific Relations and Yale University Cultural Report Series, Southeast Asian Studies, 1959), 52, di pinggiran utara gerakan ini, dan di Mossman, 119, di perbatasan dengan Sumatera Selatan.

[38] Maryam Zunaria, wawancara dengan penulis, Lubuk Alung, 18 Juni 2006.

[39] Taufik Dt. Mangkuto Rajo; Roslaini Binti Sabirin; Sutina Binti Sabirin, wawancara dengan penulis, Padang Panjang, 21 Juni 2006; dan Mak Katik, wawancara dengan penulis, Padang, 7 April 2006. Sutina Binti Sabirin adalah salah satu penyelundup spesialis minyak goreng pada usia 15 tahun; Mak Katik berdagang rokok pada usia 11 tahun.

[40] Roslaini Binti Sabirin; Sutina Binti Sabirin; dan Betti Yusfa, “Kekerasan Dalam Zaman PRRI di Tilitang Kamang, 1958-1961,” Diakronika, 1, no. 1 (Juni 2001), 59-66.

[41] “Lebih 10.000 Buah Rumah Rakjat Terbakar di Sumatera Barat,” ANTARA, no. 107/A (18 April, 1961), 4, cited in Hudayasri, “Komando Daerah Militer III 17 Agustus di Sumatera Barat (1959- 1963),” (Thesis, Universitas Andalas, 1990), 40.

[42] Ann Laura Stoler, Capitalism and Confrontation in Sumatra’s Plantation Belt, 1870-1979 (New Haven, CT: Yale UP, 1985), 151.

[43] Mossman, 107.

[44] Kahin, 226.

[45] Ismail, Maryam Zunaria. Ismael adalah komandan militer di Bonjol, yang terpaksa pensiun pada usia 41 tahun dan tidak pernah bekerja lagi. Ayah Maryam Zunaria, Hj. St Zainal Abidin, adalah pemimpin sipil PRRI di kabupaten Pariaman; dia dilarang memegang posisi kepemimpinan publik lagi, termasuk di masjid setempat, dan meninggal  pada tahun 1963, segera setelah pemberontakan berakhir.

[46] Taufik. Taufik adalah seorang prajurit pelajar yang bertugas sebagai pejuang gerilya di hutan selama dua tahun; setelah kembali ke masyarakat dia akhirnya terpilih menjadi anggota legislatif. Salah satu rekannya rupanya menjadi rektor Universitas Negeri Padang.

[47] Rudi Pirngadie, The Problems of the Government and the Army in Indonesia (Cambridge, MA: Harvard Center for International Affairs, 1960), 3.

[48] Hal ini tampak dalam seri “Bulletin: Voice of New Indonesia”  yaitu serangkaian jurnal propaganda humas berbahasa Inggris yang diterbitkan oleh kantor luar negeri PRRI di Eropa.

[49] David Marr, Vietnam Anticolonialism 1885-1925 (Berkeley: UCalifornia Press, 1971), 277, dikutip dalam James C. Scott, “Protest and Profanation: Agrarian Revolt and the Little Tradition, Part II,” Theory and Society, 4, no . 2 (Summer 1977), 241.

[50] Mossman, 77.

[51] Scott, 242.

 

Bibliographi

Amran, Rusli. Sumatera Barat hingga Plakat Panjang. Jakarta: Sinar Harapan, 1981.

Amran, Rusli. Sumatera Barat Pemberontakan Pajak 1908. Jakarta: Gita Karya, 1988.

Bagindo Fahmi. Interview with dengan penulis. Padang, 17 June, 2006.

Benda, Harry J., and Ruth T. McVey, eds. “The Communist Uprisings of 1926- 1927” dalam Indonesia: Key Documents.Ithaca, NY: Cornell Modern Indonesia Project, 1960.

Bruner, Edward M. “The Toba Batak Village.” dalam Local, Ethnic and National Loyalties in Village Indonesia: A Symposium. ed. G. William Skinner. New York: Institute of Pacific Relations and Yale University Cultural Report Series, Southeast Asian Studies, 1959. 52-64.

Dobbin, Christine. Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy: Central Sumatra, 1784-1847. London: Curzon, 1983.

Graves, Elizabeth. The Minangkabau Response to Dutch Colonial Rule in the Nineteenth Century. Ithaca, NY: Cornell Modern Southeast Asia Project, 1981.

Hadler, Jeffrey. “A Historiography of Violence and the Secular State in Indonesia: Tuanku Imam Bondjol and the Uses of History.” Journal of Asian Studies vol. 67, no. 3 (August 2008), 971-1010.

Hudayasri. “Komando Daerah Militer III 17 Agustus di Sumatera Barat (1959- 1963).” Thesis, Universitas Andalas, 1990.

Ismael. Interview dengan penulis. Bonjol, 22 June 2006.

Kahin, Audrey R., and George McT. Kahin. Subversion as Foreign Policy: The Secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia. New York: New Press, 1995.

Kahin, Audrey. Rebellion to Integration: West Sumatra and the Indonesian Polity. Amsterdam: Amsterdam UP, 1999.

Leirissa, R.Z. PRRI/ Permesta: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis. Jakarta: Grafiti, 1991.

Mak Katik. Interview dengan penulis. Padang, 7 April, 2006.

Maryam Zunaria. Interview dengan penulis. Lubuk Alung, 18 June, 2006.

Mossman, James. Rebels in Paradise: Indonesia’s Civil War. London: Jonathan Cape, 1961.

Nazwir L.D. Simarajo. Interview dengan penulis. Padang, 1 June, 2006.

Pirngadie, Rudi. The Problems of the Government and the Army in Indonesia. Cambridge, MA: Harvard Center for International Affairs, 1960.

PRRI Bulletin: Voice of New Indonesia, 1 [October 15, 1958].

Roslaini Binti Sabirin. Interview dengan penulis. Padang Panjang, 21 June, 2006.

Salim, Makmum. Sedjarah Operasi Gabungan Terhadap PRRI-Permesta. Jakarta: Pusat Sedjarah ABRI, 1971.

Scott, James C. “Protest and Profanation: Agrarian Revolt and the Little Tradition, Part II.” Theory and Society, 4, no. 2(Summer 1977), 211-246.

Stoler, Ann Laura. Capitalism and Confrontation in Sumatra’s Plantation Belt, 1870-1979. New Haven, CT: Yale UP, 1985.

Sutina Binti Sabirin. Interview dengan penulis. Padang Panjang, 21 June, 2006.

Taufik Dt. Mangkuto Rajo. Interview dengan penulis. Padang Panjang, 21 June 2006.

Taufik. Interview dengan penulis. Bonjol, 22 June, 2006.

Young, Ken. Islamic Peasants and the State: The 1908 Anti-Tax Rebellion in West Sumatra. New Haven, CT: Yale University Southeast Asian Studies, 1994.

Yusfa, Betti. “Kekerasan Dalam Zaman PRRI di Tilitang Kamang, 1958-1961.” Diakronika, 1, no. 1 (Juni 2001), 59-66.

Zed, Mestika. “PRRI dalam Perspektif Militer dan Politik Regional: Sebuah Reinterprestasi.” Diakronika, 1, no. 1 (Juni 2001), 1-25.

 

About author

Alumni Ilmu Sejarah Program Pascasarjana Universitas Andalas.
Related posts
Artikel Terjemahan

Kesadaran Politik Kaum Tani di Sumatera Barat: Analisis Ulang Atas Pemberontakan Komunis 1927 (Bagian I)

Artikel Terjemahan

Satu Abad Paulo Freire

Artikel Terjemahan

Pengaruh Ulama di Tengah Masyarakat Padang Darat (Bagian IV)

Artikel Terjemahan

Pengaruh Ulama di Tengah Masyarakat Padang Darat (Bagian III)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *