Artikel

Kegagalan Negara, Trust Issue, dan Hal-hal yang Belum Selesai

Setahun sudah sejak pertama kali ditemukannya Coronavirus Disease–19 di Wuhan, Tiongkok, dan hingga kini masih banyak negara yang terus berjuang dalam menghadapi penyebaran Covid-19 yang terus meluas. Sementara itu, Wuhan yang awalnya menjadi episentrum Covid-19, kini menjadi salah satu tempat paling aman di muka bumi. Virus ini pada awalnya diduga muncul di pasar basah Wuhan yang kemudian dibantah oleh pejabat Tiongkok dengan berdalih bahwa virus menyebar melalui impor produk makanan beku ke Wuhan dari berbagai negara yang ada di dunia, sehingga awal mula kemunculan virus ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan hingga sekarang.

Penanganan penyebaran Covid-19 sendiri seolah telah menjadi kompetisi bagi negara-negara yang ada di seluruh belahan dunia, karena sejak pertama kali kemunculannya tidak ada satupun negara, organisasi, atau individu manusia yang siap dalam menghadapi bencana non-alam atau pandemi Covid-19. Percobaan melalui medis dan non-medis terus diupayakan untuk dapat mencegah meluasnya penyebaran Covid-19, akan tetapi pada kenyatannya Covid-19 terus meluas hingga hampir menjangkiti seluruh negara yang ada di muka bumi. Walaupun begitu, ada beberapa negara yang dianggap sukses dalam menangani penyebaran Covid-19, seperti New Zealand dan Vietnam.

Kesuksesan New Zealand dan Vietnam.

New Zealand dan Vietnam menjadi salah dua dari negara-negara yang dinilai sukses dalam penanganan penyebaran Covid-19. Respon cepat dan kontrol pemerintah menjadi point penting bagi Vietnam dalam meredam penyebaran Covid-19. Beberapa langkah kebijakan dengan cepat diambil semenjak kemunculan pertama kasus Covid-19 di Wuhan. Pada awal Februari 2020, seluruh penerbangan dari dan menuju Tiongkok diberhentikan dan sekolah diliburkan, mengambil langkah cepat untuk karantina untuk para migran yang baru kembali dari Wuhan. Karantina juga diberlakukan 14 hari untuk siapapun yang baru tiba di Vietnam dan orang-orang yang terinfeksi akan diisolasi dan dilakukan pelacakan terhadap semua orang yang kemungkinan memiliki kontak dengan pasien Covid-19. Begitu juga dengan New Zealand dengan mengambil kebijakan agresif eliminasi yaitu pemerintah menerapkan intervensi yang kuat lebih awal untuk menghentikan transmisi penyakit melalui pembatasan perjalanan dan pemberlakuan jarak fisik, juga kebijakan penutupan wilayah atau lockdown secara penuh sejak akhir Maret  yang sebelumnya diwajibkan isolasi mandiri selama 14 hari untuk semua yang baru tiba di New Zealand dan mulai 20 maret orang asing dilarang memasuki negara tersebut.

Hal yang menarik dari kesuksesan dua negara tersebut adalah, selain dari pemerintahan yang responsif dan bisa diandalkan, dalam spektrum ideologi, dua negara ini berada pada titik yang berseberangan. New Zealand yang merupakan negara monarki konstitusional berada pada sisi tengah ke kanan dengan demokrasi parlementer-nya, sedangkan Vietnam merupakan negara republik sosialis yang berpahamkan komunisme berada pada sisi kiri spektrum ideologi. Hal ini memperlihatkan bahwa ideologi yang anut sebuah negara tidak memiliki pengaruh dalam penanganan bencana non-alam atau pandemi pada negara tersebut, yang mana sebelumnya muncul perdebatan bahwa dalam menghadapi penyebaran Covid-19 yang terus meluas masyarakat pada negara-negara otoriter lebih mudah diatur daripada negara-negara yang demokratis. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa New Zealand yang merupakan negara lebih demokratis dari Vietnam tetap dapat menangani penyebaran Covid-19 dengan baik.

Walaupun hal tersebut masih dapat diperdebatkan, namun hal yang kemudian dapat ditarik dari kesuksesan dua negara yang berseberangan dalam spektrum ideologi tersebut dalam penanganan penyebaran Covid-19 adalah, bahwa adanya trust atau kepercayaan masyarakat pada government atau pemerintah dalam menangani penyebaran Covid-19. Dalam good governance atau pemerintahan yang baik terjadi pergesaran tugas pemerintah, yang sebelumnya memegang kendali atas negara menjadi sebatas regulator dan fasilitator, sehingga urusan ber-negara tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah itu sendiri, akan tetapi menjadi tugas bersama antar elemen yang ada dalam good governance yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat yang memiliki hubungan melalui garis koordinasi satu sama lain. Bagaimana kemudian masing-masing elemen dalam good governance dapat berjalan dengan baik adalah dengan menyadari peran masing-masing dan melalui trust atau kepercayan antar elemen sehingga dapat berkolaborasi dan bersinergi untuk mencapai konsesus atau kesepakatan bersama dalam menghadapi suatu fenomena atau masalah. Hal tersebutlah yang menjadi kunci sukses dari New Zealand dan Vietnam dalam menangani penyebaran Covid-19.

Bagaimana dengan Indonesia?

Indonesia sendiri juga tidak tinggal diam dalam menangani penyebaran Covid-19. Walaupun melalui kontroversi dan perdebatan panjang yang mengisyaratkan bahwa pemerintah kurang responsif dan tidak dapat diandalkan dalam menangani penyebaran Covid-19. Melalui Perppu No 1 Tahun 2020 yang merubah fokus dan menambah alokasi anggaran APBN 2020 untuk tiga sektor, yaitu Kesehatan yang mencakup penanganan pasien Covid-19 di rumah sakit, penyediaan alat pelindung diri (APD), upgrade fasilitas rumah sakit, dan insentif bagi tenaga Kesehatan. Sektor perlindungan sosial meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, Kartu Sembako, hingga keringanan tarif listrik. Sektor pemulihan ekonomi yaitu untuk pemberian stimulus dunia usaha melalui sejumlah kebijakan, dengan begitu diharapkan Indonesia siap untuk bertempur dengan Coronavirus Disease-19.

Berbagai model kebijakan coba digagas dan diterapkan oleh Pemerintah Indonesia, mulai dari work from home (WFH) yang menjadi opsi utama pemerintah sejak kasus positif Covid-19 mulai meluas pada Maret 2020, opsi ini juga disarankan oleh World Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia. Selain itu, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga coba diterapkan oleh Indonesia, yaitu pembatasan aktivitas masyarakat dan penerapan protokol kesehatan yang disertai penegakan sanksi bagi yang melanggar dan pemusatan seluruh aktivitas di rumah, seperti: belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. PSBB juga menuai pro-kontra karena tidak efektif dan dianggap setengah-setengah dalam menangani penyebaran Covid-19 dibanding negara-negara yang menerapkan lockdown pada daerah mereka. Kartu Prakerja juga coba diterapkan oleh pemerintah Indonesia demi mensiasati naiknya angka pengangguran akibat dari “dirumahkannya” sebagian besar pegawai perusahaan. Hal ini juga menuai kontroversi pada penerapannya, karena masih banyak yang tidak tepat sasaran dan adanya indikasi conflict of interest antara pemerintah dengan perusahaan-perusahaan yang diduga “dekat” dengan pemerintah.

Mimpi buruk resesi menghantui Indonesia apabila tetap melanjutkan WFH dan PSBB, akibat dari mandeknya roda perekenomian yang akan menyebabkan jatuhnya perekonomian. Sehingga pada Juni 2020 pemerintah mengambil kebijakan New Normal  atau kebiasaan baru untuk menggerakkan kembali perekenomian, yaitu dengan melonggarkan pembatasan sosial. Masyarakat diperbolehkan beraktivitas kembali, namun dengan kebiasaan baru dengan kata kunci “protokol kesehatan”, yaitu jaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, dan tidak berkerumun. New Normal menawarkan banyak celah bagi manusia untuk tidak lagi dapat melawan hakekat mereka sebagai makhluk sosial, walaupun “protokol kesehatan” sudah diterapkan, hal tersebut tidak dapat menjamin bahwa terhentinya penyebaran Covid-19, atau setidaknya meminimalisir angka penyebaran Covid-19. Pertumbuhan ekonomi harus dibayar mahal dengan penyebaran Covid-19 yang semakin meluas.

.

Berbagai formula coba diracik dan diterapkan Indonesia dalam menangani penyebaran Covid-19, akan tetapi tidak ada yang dapat menyangkal kenyataan bahwa penyebaran Covid-19 di Indonesia terus meningkat setiap harinya. Kebijakan-kebijakan yang coba diterapkan oleh pemerintah tidak diiringi dengan kesadaran sebagian besar masyarakat untuk tetap membatasi kontak langsung dengan tetap berkerumun dan menciptakan cluster-cluster baru penyebaran Covid-19. Masyarakat yang ignorant acuh, atau tidak peduli, dan sektor swasta yang sibuk memutar akal untuk tetap survive dengan dihadapkan pada lesunya perekonomian membuat pemerintah seolah seorang diri dalam menghadapi pandemi Covid-19. Sikap ignorant masyarakat tersebut tidak lepas dari panasnya gejolak sosial politik yang terus terjadi antara masyarakat dan pemerintah dalam dua tahun belakang, seperti pembubaran massa aksi yang memakan korban jiwa dan luka-luka pada demo RUU KPK pada tahun 2019 dan demo Omnibus Law pada tahun 2020, serta konflik-konflik vertikal lainnya yang terjadi di pusat ataupun daerah. Selain itu, pendekatan militeristik yang digunakan sebagai resolusi konflik yang terjadi di Papua memperlihatkan lemahnya pemerintah dalam manajemen konflik, sehingga membuat masyarakat memiliki trust issue pada pemerintahannya sendiri. Kembali pada good governance, bahwa trust adalah point terpenting dalam hubungan antar elemen good governance, dan tanpa adanya trust  akan menyebabkan konsesus sulit dicapai, sehingga good governance urung terealisasi. Perilaku masyarakat tersebut memang tidak dapat dibenarkan, akan tetapi masyarakat mana yang masih percaya pada pemerintah yang represif terhadap masyarakatnya sendiri dan pihak swasta yang terus menerus melakukan eksploitasi terhadap mereka, baik melalui SDM ataupun SDA yang mereka miliki.

Setelah berhasil mendatangkan vaksin untuk mencegah penyebaran Covid-19 pada akhir tahun lalu, hingga kini pemerintah belum dapat meyakinkan sebagian besar masyarakat untuk bersedia melakukan vaksinisasi. Akhirnya, pada pemerintah yang tidak dapat diandalkan, masyarakat harus lebih mengandalkan rasionalitas yang mereka miliki untuk menghadapi pandemi yang sedang terjadi. Sikap ignorant hanya akan menyusahkan diri sendiri pada negara yang sudah susah ini. Satu hal yang patut untuk diyakini pada saat sekarang adalah, sejarah telah mencatat bahwa peradaban manusia telah berulang kali menghadapi bencana alam dan non-alam yang besar, termasuk pandemi atau wabah penyakit, akan tetapi kenyataannya adalah manusia masih dapat survive dan tetap eksis hingga saat ini. Tetap jaga kesehatan!

Editor Randi Reimena

Ilustrasi Talia Bara

Related posts
Artikel

Dua Diskursus dalam Pengujian UU Pers

Artikel

Apa yang Bisa Kita Bicarakan Soal Pantek

Artikel

Rupa di Balik Kritik

Artikel

Tentang Penambahan Periode Jabatan Presiden

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *