Tahun sudah berganti. Pemilu 2019 sudah usai. Namun, apa yang terjadi di tahun tersebut dan kelanjutannya sampai hari ini dapat membuat kita geleng-geleng kepala. Rasanya tak cukup satu tulisan ini untuk menggambarkan bagaimana jalannya parade politik sepanjang Tahun 2019 itu. Tapi di atas semuanya terdapat pelajaran bagi rakyat Indonesia yang masih percaya dengan kekuatan nalar dan akal sehat, yaitu menjadi semakin politis dalam arti semakin skeptis dan kritis terhadap pilihan-pilihan politik.
Mari kita mundur sedikit untuk melihat beberapa peristiwa politik sepanjang 2019. Setelah Pemilu serentak 2019 selesai digelar, terdapat evaluasi terhadap pelaksanaannya. Ternyata melaksanakannya dalam satu waktu bukanlah ide cemerlang yang dapat dieksekusi dengan baik. Menurut data yang dilansir oleh Ketua KPU, Arief Budiman dalam acara Refleksi Hasil Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020, Ada 894 petugas KPPS gugur (iya, saya memakai istilah gugur alih-alih meninggal. Tolong hormati politik bahasa saya) dan 5.175 orang dinyatakan sakit. Data ini menunjukkan, bahwa ketika mesin politik sedang giat-giatnya bekerja untuk meraih kekuasaan, ada orang-orang yang menjadi korban dari sistem demokrasi.
Tahun 2019 juga mengajarkan kita semua bahwa kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat di muka umum yang diterima sebagai suatu konsep dan alat dalam negara – yang mengaku demokratis – harus diganjar dengan UU ITE. Apa yang terjadi pada Dandhy Laksono dan Baiq Nuril baru sebagian kecil dari korban yang terpapar oleh kedigdayaan pasal-pasal karet UU ITE. Di hadapan UU ITE, kebebasan berpendapat seolah-olah hanya ide-ide gaib yang tidak menapak bumi. Dengan UU ITE, demokrasi lebih banyak jadi kutipan-kutipan bijak di podium-podium ketika para elite politik berpidato.
Tak cuma itu. Tahun 2019 juga menyajikan persaingan politik yang sengit dan melelahkan. Persaingan memperebutkan tampuk kekuasaan RI yang berhasil memecah publik menjadi dua kelompok arus utama—kalau boleh menyebut kelompok Golput sebagai garis indie—yaitu cebong dan kampret. Fanatisme buta yang bersumber dari narasi dari fake news dan hoax membuat tensi politik menjadi semakin panas. Jangan berharap fanatisme buta macam itu akan menghasilkan debat politik bermutu, yang akhirnya tercipta hanyalah debat kusir semata. Semua debat kusir yang memang tak ada arti itu makin kehilangan artinya saat kompetitor presiden terpilih, yakni Probowo Subianto, ikut berlabuh dan merapatkan barisan dalam jejeran Kabinet Indonesia Maju besutan Jokowi-Maruf Amin.
Sabar, pembaca yang budiman. Tak cukup sampai di situ. Di penghujung Tahun 2019, RUU KPK berhasil diundangkan. RUU KPK tersebut dapat bergerak begitu lincah di parlemen meskipun telah menuai kontroversi dan penolakan oleh publik. Proses RUU KPK hingga diundangkan terbilang cukup ajaib. Karna hanya membutuhkan beberapa hari saja untuk dapat disahkan. Aksi turun ke jalan hingga jatuhnya korban hanya dianggap sebagi angin lalu oleh Pemerintah dan DPR.
Protes tak hanya menyasar rancangan regulasi bermasalah. Figur yang mengisi kursi Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK untuk Periode 2019-2023 juga tak lepas dari sorotan publik. Rekam jejak dan latar belakang yang bermasalah melahirkan protes atas nama-nama yang menduduki posisi tersebut. Ketidakpercayaan tersebut terbukti baru-baru ini setelah kita semua melihat betapa karut marutnya penanganan kasus suap yang menjerat Komisioner KPU, Wahyu Setiawan yang juga melibatkan orang-orang dari PDI-P. Kasus tersebut terlihat seperti benang kusut yang sulit terurai sehingga menjadikan kasus tersebut hadir ke hadapan publik seolah penuh dengan intrik. Tahun 2019 menjadi waktu yang telah ditunggu oleh oligarki, yaitu mengantarkan KPK pada kematiannya.
Di hadapan semua realitas tersebut, politik hanya dapat diterjemahkan sebagai kata yang tak jauh-jauh dari usaha untuk memperebutkan kekuasaan dengan berbagai cara. Politik hanya jadi ajang adu tangkas strategi untuk mempertahankan hegemoni, citra, dan penguasaan sumber daya ekonomi.
Bagaimana politik dimaknai oleh elite politik serta bagaimana mereka menerapkan konsep politik seperti di atas, memang bisa membuat kita senam jantung. Namun itu tidak berarti kita harus benci buta terhadap segala sesuatu yang berbau politik. Seperti yang pernah dinukilkan Bertolt Brecht bahwa buta terburuk adalah buta politik. Kita harus mampu menerima bahwa hidup kita hari ini akan selalu beririsan dengan keputusan-keputusan politik.
Dari lahir hingga akhir hayat, dari bangun tidur hingga tidur lagi adalah keputusan politik. Tak percaya? Buktinya banyak orang-orang yang tak nyenyak tidurnya dan gelisah hidupnya dikarenakan keputusan politik. Denyut jantung, hasil dari operasi jantung koroner dengan biaya BPJS adalah keputusan politik. Harga-harga kebutuhan pokok agar perut tak lapar adalah produk politik. Uang kuliahmu yang makin tahun makin mahal adalah keputusan politik. Korban penggusuran Tamansari dan para ibu-ibu petani Kendeng itu baru secuil contoh kelompok rentan yang terlanggar hak konstitusionalnya sebagai warga negara, dirugikan akibat keputusan politik.
Pada akhirnya, kita sebagai individu yang menjadi bagian terkecil dari masyarakat setidaknya dapat menerima politik sebagai seni untuk mempengaruhi. Mempengaruhi diri sendiri agar dapat menghayati dan mengkritisi setiap produk hukum yang merupakan kesepakatan sekaligus keputusan politik, contohnya. Selain itu, kita juga bisa mulai menciptakan ruang-ruang diskusi dan dialog di mana politik dibicarakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari agar politik tak lagi jadi bahasan yang sifatnya elitis dan sukar dipahami. Melalui usaha-usaha seperti itu, perlahan tapi pasti kesadaran kolektif akan politik yang terlanjur dimaknai sebagai kata yang tercebur dalam lumpur kotor dapat berganti dengan kesadaran bahwa politik juga memiliki makna positif. Dan bahwa sikap sadar politik dapat mempengaruhi keputusan politik yang ujung-ujungnya akan berpengaruh terhadap kehidupan kita sendiri.(*)
Editor: Hemi Lavour Febrinandez
Ilustrator: Talia Sartika Bara
